Pemerintah Dukung Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana

Nusa Dua: Pemerintah mendukung terciptanya pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi kebutuhan dana pascabencana agar tidak membebani keuangan negara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan selama ini pembangunan pascabencana mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dikarenakan banyak aset negara yang tidak diasuransikan.

“Tentu kita tidak mau jadi beban APBN dan tidak mau bergantung pada bantuan luar negeri, makanya perlu partisipasi dari masyarakat, agar aset negara bisa diasuransikan, agar masyarakat mau mengasuransikan asetnya juga,” katanya dalam High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia: The National Strategy to Build Fiscal Resilience, di BICC, Nusa Dua, Bali, Rabu, 10 Oktoer 2018.

Apalagi Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, longsor, hingga kekeringan. Bahkan, beberapa waktu lalu Indonesia secara beruntun dilanda gempa dan tsunami di Lombok, Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.

“Misalnya, bagaimana mengelola bencana, risiko fiskal, bagaimana solusinya. Semua solusi itu pasti ada di sini, untuk beri kesadaran, misalnya dengan asuransi,” ungkap JK.

Sebab itu, pemerintah tak lagi bisa mengandalkan APBN dan bantuan internasional semata. Misalnya, saat terjadi bencana tsunami di Aceh pada 2004 lalu, Indonesia mendapat bantuan dari PBB hingga Bank Dunia untuk pemulihan pascabencana.

“Setelah bencana besar, di Indonesia ada lembaga BNPB, lembaga ini bertanggung jawab untuk mitigasi saat dan setelah bencana. Masalah yang dihadapi, yaitu apabila rekonstruksi bencana dibiayai APBN, maka pembangunan bisa terkendala,” pungkasnya.

(Des)

POKERCEBAN : Agen Judi POKER Online Indonesia Terbaik 2018 dan terpercaya yang menggunakan uang asli sebagai taruhan dalam permainan judi live poker online terbaru.