Kemenlu Tak Konfirmasi Bocornya Pesan Teks Menlu

Juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir. (Foto: Medcom.id).

Jakarta: Indonesia meminta Australia tidak mengambil langkah yang mengancam stabilitas Timur Tengah, terutama dalam rencana Australia memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem.
 
Pesan ini bahkan sudah ditegaskan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ke Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan, yang sudah dua kali dipanggil ke Kemenlu.
 
“Indonesia sudah menegaskan posisi kita dan sudah menyampaikan posisi kita juga kepada Australia soal rencana mereka memindahkan kedubes ke Yerusalem. Dubes Australia juga sudah dipanggil sebanyak dua kali,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis 18 Oktober 2018.
 
Baca juga: Australia Tegaskan Tetap Dukung Solusi Dua Negara.
 
Di samping itu, Arrmanatha juga tidak mengonfirmasi soal bocornya pesan teks Menlu Retno kepada Menlu Australia Marise Payne, kemarin.
 
“Saya tidak mengonfirmasi benar atau tidaknya pesan teks tersebut,” tegas Arrmanatha.
 
“Menlu Retno merupakan seorang menlu yang mempunyai komunikasi baik dengan menlu-menlu negara lain, termasuk Australia. Komunikasi seperti telepon dan pesan teks adalah hal biasa yang dilakukan Menlu Retno untuk membahas isu yang penting dan perlu penanganan langsung,” imbuh Arrmanatha.
 
Wacana pemindahan kedubes ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison, hari ini. Morrison mengaku ‘berpikiran terbuka’ atas proposal yang mendorong pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
 
Wacana PM Morrison ini jelas bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan Australia yang sudah diberlakukan berdekade-dekade lalu, termasuk saat dipimpin Malcolm Turnbull.
 
Ia menyebut proposal untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedubes Australia ke sana cukup ‘masuk akal’ dan ‘persuasif’ sehingga akan dipertimbangkan.
 
Saat menerima kunjungan Menlu Palestina Riad Al Maliki, Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia prihatin dengan pernyataan Australia tersebut dan berharap Australia tetap menaati hukum internasional yang berlaku.

(FJR)