Perlindungan WNI dan Palestina dalam Diplomasi Indonesia

Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), sudah berjalan selama empat tahun.  Kebijakan luar negeri tak luput dari perhatian.
 
Ada beberapa kebijakan luar negeri Indonesia yang diutamakan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa di antaranya adalah, perlindungan warga negara Indonesia (WNI), diplomasi Indonesia dalam pergaulan internasional serta komitmen mendukung kemerdekaan Palestina.
 
Sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla prioritas kebijakan luar negeri Indonesia adalah perlindungan WNI. Selama empat tahun perjalanan pemerintahan Jokowi-JK, perlindungan WNI saat ini berjalan lebih sistematis.
 
Kurang lebih sebanyak 2,8 juta WNI yang berada di luar negeri adalah pekerja migran. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri, jumlah pekerja migran yang bekerja dalam domestik pada 2017 mencapai 2,7 juta orang atau 97 persen dari  jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri.
 
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Kementerian Luar Negeri  RI, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kasus yang dihadapi warga Indonesia menurun.  Secara statistik, jumlah kasus menurun jauh. Pada 2012 jumlah kasus per tahun 48 ribu, sekarang kasus yang dialami WNI mencapai 12 ribu, meskipun kompleksitasnya meningkat karena dulu tidak punya kasus sandera,  tidak ada kasus radikalisme ISIS.
 
“Selain itu kasus anak buah kapal (ABK) nyaris tak tergarap (sebelum 2012). Tingkat penyelesaian meningkat tajam, secara statistik membaik. yang lebih penting yaitu investasi apa yang sudah kita kerjakan untuk membangun sistem,” ujar Lalu, kepada Medcom.id, Selasa 16 Oktober 2018.
 
Profesi ABK perlu mendapat perhatian tersendiri karena menurut Kemenlu RI, mereka dianggap hidup dalam lingkungan 3D. 3D ini berarti dirty, difficult and dangerous (lingkungan kotor, situasi sulit dan berbahaya). 
 
Hukuman mati yang mengancam WNI di luar negeri turut menjadi sorotan. Dua negara utama di mana jumlah WNI paling banyak terancam hukuman mati adalah Malaysia dan Arab Saudi.  Per Oktober 2017 jumlah  WNI yang terancam hukuman mati mencapai 195 orang.
 
Namun hingga September 2018 ada perkembangan baru yang positif dalam upaya pemerintah mengupayakan keringanan hukuman terhadap WNI yang terancam hukuman mati.  Tercatat berdasarkan keterangan Kemenlu RI kepada Medcom, 19 Oktober 2018, total 169 WNI terancam kasus hukuman mati. Berdasarkan pembagian, 137 kasus berada di Malaysia, 14 WNI terancam hukuman mati di Arab Saudi, 11 di Tiongkok, empat di Uni Emirat Arab, dua di Laos dan satu orang di Singapura.
 
Selama dua tahun terakhir ada kasus Siti Aisyah di Malaysia yang menjadi perhatian. Siti Aisyah bersama warga Vietnam, Doan Thi Huong dituduh membunuh kakak dari pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, yakni Kim Jong-nam di Malaysia.
 
Direktur PWNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri  RI, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan,”Apapun perkembangan hukum di malaysia, kita tetap memberikan pembelaan bahwa dia tidak bersalah. Upaya pembelaan tetap dilakukan.”
 
Ada satu skenario lain yang diperhatikan dari kasus Siti Aisyah, yakni rencana pencabutan hukuman mati di Malaysia. Dengan pencabutan itu, Siti Aisyah bisa bebas namun pihak Kemenlu masih mendalami lebih lanjut aturan itu. Belum diketahui apakah pencabutan ini berlaku surut atau tidak dan berlaku pada kasus yang belum diputus atau dihentikan.
 
Laju diplomasi Indonesia
 
Prinsip kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. ?????Prinsip ini sudah menjadi prinsip tunggal kebijakan luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan. Melihat situasi regional dan global saat ini, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK menghadapi tantangan untuk menentukan arah pelaksanaan prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negerinya, agar dapat tetap melayani kepentingan nasional.
 
Namun diplomasi Indonesia selama empat tahun terakhir membuahkan banyak hasil. Dunia pun sangat menghargai rekam jejak diplomasi, terutama diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan.
 
Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan Trilateral Ulama Indonesia Afghanistan-Pakistan sebagai sumbangsih Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Pertemuan ini berlangsung di Istana Bogor pada 11 Mei 2018.
 
Indonesia juga menjadi tuan rumah dari Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia pada 1 Mei 2018. Konferensi ini  membahas Wasathiyyah Islam sebagai poros utama Islam dunia.
 
ASEAN pun menjadi fokus utama dalam diplomasi Indonesia. Sebagai negara besar di Asia Tenggara, Indonesia memegang peranan penting dalam pertemuan ASEAN. Isu penyanderan WNI oleh kelompok teroris Abu Sayyaf menguatkan peran ASEAN untuk kerja sama antiteror. 
 
Pertemuan antara Indonesia, Filipina dan Malaysia pada Oktober 2017 membahas ancaman terorisme regional di Manila. Hasilnya disepakati penguatan pengawasan di wilayah perbatasan laut ketiga negara, untuk mencegah penculikan nelayan oleh kelompok teroris, terutama oleh Abu Sayyaf dari Filipina.
 
Tahun ini, dalam pertemuan ASEAN November mendatang, Indonesia akan mengangkat isu penanganan sampah laut plastik yang membahayakan ekosistem. Indonesia akan mendorong tiap-tiap negara ASEAN menjadikan isu sampah laut ini sebagai isu utama yang patut menjadi perhatian, karena 71 persen bumi diliputi oleh air. Kerusakan laut oleh sampah sangat merugikan dan bisa mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggantungkan laut sebagai mata pencahariannya. Konsep Indonesia mengutamakan sentralitas ASEAN, mengutamakan kerja sama dan dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional.
 
Diplomasi ekonomi turut menjadi perhatian selama pemerintahan Jokowi-JK. Namun kini fokus makin diperluas kepada negara yang tidak pasar tradisional Indonesia. Indonesia tengah melancarkan diplomasi ekonomi ke wilayah Afrika. Meski sudah terlambat dari Tiongkok, namun langkah yang diambil Indonesia terbilang sukses.
 
Kegiatan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali pada April lalu menjadi bukti. Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir mengatakan ada deal senilai USD 586 juta dengan potensi tambahan sebesar USD1,3 miliar.
 
Salah satu yang berhasil, kata Fachir, adalah masalah konektivitas. Dia menyebutkan Indonesia telah bekerja sama dengan Ethiopian Airlines. Menurut Fachir, pengembangan bisa dilakukan maksimal ke berbagai wilayah dunia. Pasalnya, maskapai tersebut membuka penerbangan lebih dari 50 kota di 40 negara.
 
Selain konektivitas, keberhasilan kerja sama dengan Afrika juga terlihat di bidang pembangunan. Perusahaan BUMN Indonesia, PT. WIKA berhasil menjalin kerja sama dengan Niger.
 
“Dengan Niger itu ada kesepakatan hingga USD20 juta untuk renovasi istana presiden. Dan hal ini terus kita lakukan dengan berbagai pihak di Afrika. Tentunya Kemenlu akan lebih berperan dalam diplomasi untuk mendorong para pelaku industri,” ujarnya, kepada Medcom.id, 25 September 2018.
 
DK PBB dan suara untuk Palestina
 
Salah satu keberhasilan diplomasi Indonesia adalah dipercayainya Indonesia sebagai anggota tidak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kepastian terpilihnya Indonesia didapat pada 8 Juni 2018 dan akan mulai bertugas pada 1 Januari 2019 untuk periode 2019-2020.
 
Kepercayaan yang diberikan ini harus dimanfaatkan dengan oleh Indonesia, terutama mengangkat isu-isu yang menyangkut negara-negara yang termarjinalkan. 
 
Adapun ada empat fokus yang menjadi perhatian utama dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB. Menlu Retno Marsudi menjelaskan, fokus pertama adalah memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan mendorong habit of dialogue dan penyelesaian konflik secara damai.
 
Kedua, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian, dengan menambah personel perempuan. Ketiga, Indonesia akan mendorong kemitraan global dan mensinergikan semua organisasi untuk pembangunan berkelanjutan dengan keamanan dan stabilitas.
 
Keempat dan yang menjadi paling utama adalah isu Palestina. Kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas Indonesia di DK PBB dan akan mengajak semua anggota DK PBB untuk menghadapi tantangan global.
 
Komitmen Indonesia untuk Palestina diperlihatkan dalam ‘Pekan Solidaritas Palestina’ pada 15-21 Oktober 2018. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki.
 
Palestina selalu menjadi bagian napas diplomasi Indonesia. Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia terus berada di garis depan bersama dengan perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak-haknya.
 
Hal ini akan terus dijalankan ketika Indonesia resmi bertugas di DK PBB. Menlu Maliki pun menegaskan bahwa pihaknya meyakini Indonesia pasti akan membawa isu kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan di kancah global.
 
“Kami mengandalkan pada dukungan Indonesia di DK PBB. Bagi kami ini sangat penting. Indonesia pun memastikan bahwa posisi Palestina akan terwakili di DK PBB,” tegas Menlu Maliki, saat memberikan kuliah umum di Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Senin 15 Oktober 2018.
 
“Indonesia berjanji akan menjadi suara Palestina di DK PBB. Hal ini saya dengar langsung dari (Menlu) Retno Marsudi dan  dari Presiden Joko Widodo. Kami tentunya amat menghargai sikap itu,” tuturnya.
 
Saat ini kementerian luar negeri dari kedua negara  membahas mengenai perencanaan komunikasi antara kedua negara dan pejabat di PBB. Hal ini untuk mengkoordinasi apa yang diperlukan Indonesia demi mewakili suara Palestina di DK PBB.
 
Selama ini bantuan Indonesia kepada Palestina bukan hanya bersifat dana. Beberapa pelatihan terhadap pejabat Palestina masih dilakukan untuk mempersiapkan mereka saat Palestina merdeka.

(FJR)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.