Pembangunan Infrastruktur Jokowi Harus Sasar Sektor Industri

Jakarta: Pembangunan infrastruktur secara masif oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla boleh diacungi jempol. Sebab, infrastruktur yang dibangun telah menyasar kawasan pinggiran Indonesia.

Namun, pembangunan tersebut belum memberikan multiplayer efek yang besar terhadap sektor industri. Tercatat, kontribusi industri pengolahan nonmigas ke Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah. Bahkan share-nya merosot dari 5,07 persen ke 4,41 persen.

Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemerintah belum membangun infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Artinya, infrastruktur masih menyasar kalangan menengah.

“Share industri ke PDB turun terus, artinya jangan-jangan Jokowi sibuk bangun infrastruktur yang tidak berhubungan langsung dengan industri atau tidak relevan dengan kebutuhan industri,” ungkap Bhima saat ditemui Medcom.id di GoWork Pasific Place, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Bhima menyarankan pembangunan infrastruktur ke depan menyasar kawasan industri dan kalangan menengah ke bawah. Seperti pelebaran jalan arteri atau pembangunan jalan-jalan desa yang  bakal memobilisasi distribusi barang.

“Bisa jadi ada missmatch yakni realisainya tidak tepat sasaran, dan ini harus diperbaiki di masa mendatang. Masih ada waktu,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Infrastruktur terbangun tetapi tidak disertai dengan kesiapan industri dalam menggenjot kegiatan ekonomi.

Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur tidak menghitung atau memperkirakan secara detil dampak ekonomi yang bakal dihasilkan. Indikator inilah kemudian menjadi pemicu stagnansi pertumbuhan ekonomi ditengah gejolak ketidakpastian global.

“Saya rasa jadi kalau ke depan masih dipercaya rakyat, harus disamping aspek mewacanakan sumber daya manusia, sekarang harus dilink-kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari infrastruktur,” ujar Eko saat dihubungi Medcom.id.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran berkat pengurangan subsidi energi yang diikuti oleh kenaikan belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Pada 2014, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai Rp240 triliun dan subsidi listrik Rp102 triliun ,sedangkan belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan masing-masing hanya Rp155 triliun, Rp60 triliun, dan Rp353 triliun.

Sebaliknya, alokasi subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 turun menjadi Rp47 triliun, dan subsidi listrik turun ke Rp48 triliun. Belanja infrastruktur pun naik menjadi Rp410 triliun, belanja kesehatan naik ke Rp111 triliun dan belanja pendidikan naik ke Rp444 triliun.

(SAW)