Lima BUMN Gandeng Ditjen Pajak Kembangkan Bisnis UMKM

Jakarta: Sebanyak lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari empat anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan Business Development Services Ditjen Pajak.

Adapun empat bank anggota Himbara yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kerja sama ini terjalin dari penandatanganan antara masing-masing direktur utama kelima perusahaan pelat merah tersebut dengan Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

Dalam kerja sama ini, kata Robert, Ditjen Pajak akan memberikan pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, serta layanan perpajakan kepada UMKM yang tergabung dalam program Rumah Kreatif BUMN.

“Kerja sama ini mewujudkan sinergi yang baik terhadap dua program. Ini karena pemberian dukungan kepada UMKM dalam program RKB merupakan perluasan dari program Business Development Services di mana Ditjen Pajak memberikan bantuan bimbingan perpajakan, pemasaran, pengajuan kredit, dan pengembangan produk kepada UMKM di area kerja beberapa Kantor Pelayanan Pajak,” ujar Robert di gedung Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Oktober 2018.

Robert berharap kerja sama tersebut membuat pelaku UMKM binaan empat bank anggota Himbara akan lebih berkembang dan mematuhi ketentuan di bidang perpajakan. Dengan begitu, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak sebanding dengan peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia.

“Pemerintah mengharapkan banyak pelaku UMKM menjadi pembayar pajak yang patuh. Sebab saat ini jumlah pelaku UMKM sebanyak 60 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60 persen, tapi pembayar pajak dari pelaku UMKM hanya 1,5 juta atau dengan kontribusi 2,2 persen terhadap total penerimaan pajak,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN sekaligus Ketua Himbara Maryono menyatakan penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bukti komitmen Himbara dalam mendukung pengembangan UMKM melalui program RKB. Saat ini, ada 208 RKB yang telah beroperasi dan dikelola oleh 14 perusahaan negara.

Maryono bilang, dari 208 RKB yang sudah beroperasi, Himbara mengelola 129 RKB dan memayungi 472.272 UMKM. Dalam pengembangannya, Himbara mendorong UMKM untuk lebih inovatif dan melakukan digitalisasi promosi serta pemasaran yang disesuaikan dengan permintaan konsumen saat ini.

“Dari 129 RKB yang mengelola 472 ribu UMKM itu sudah membukukan gross merchant value atau jumlah transaksi sebanyak Rp3,12 miliar. Sebagian transaksi dilakukan UMKM lewat situs belanja online,” jelasnya.

Maryono berharap kerja sama dengan Ditjen Pajak membuat UMKM bisa lebih maju karena mampu memahami pembukuan, pencatatan keuangan, dan perbankan. Sebab menurutnya, UMKM yang ada saat ini membutuhkan pelatihan dan pembinaan sehingga para pelaku UMKM taat membayar pajak.

“Pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik, dan ketaatan mereka membayar pajak akan menjadi nilai lebih dari bisnis mereka sehingga dapat mempermudah meraih pembiayaan dari perbankan ataupun investor yang ingin menanamkan modal atau bekerja sama,” tutup Maryono.

(SAW)