Kemenlu Kecewa Atas Pernyataan Twitter Dubes Arab Saudi

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Kemenlu memanggil perwakilan Kedutaan Besar Arab Saudi terkait pernyataan Duta Besar Osama Muhammad al-Shuaibi di Twitter. Kemenlu telah mengetahui cuitan tersebut sejak kemarin.

“Kami tahu ada pernyataan di Twitter kemarin. Dan kemarin Kemenlu langsung berkomunikasi dengan Dubes Arab Saudi, namun yang bersangkutan ada di luar negeri,” kata Arrmanatha kepada Medcom.id, Senin 3 Desember 2018.

Arrmanatha menuturkan kuasa usaha Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta datang memenuhi panggilan Kemenlu. Lewat panggilan tersebut, Kemenlu menyampaikan kekecewaan atas cuitan sang Duta Besar.

“Tujuan kita memanggil perwakilan Kedubes Arab Saudi adalah untuk menyampaikan kita sangat menyesal dan kecewa dengan yang disampaikan Dubes Arab Saudi,” tuturnya.

“Kita juga sebutkan substansi dan etika berpendapat tidak benar dalam kasus ini,” imbuh Arrmanatha.

Baca: GP Ansor Tak Terima Cuitan Dubes Arab Saudi

Perlu diketahui, duta besar negara sahabat yang bertempat di suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri tersebut. Banyak pihak menilai pernyataan Dubes Osama sangat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Dalam tulisan Arab, Osamah mengatakan Reuni Akbar 212 sebagai protes umat Islam Indonesia atas pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid.

“Aksi jutaan umat Islam sebagai reaksi atas pembakaran bendera tauhid oleh ‘organisasi menyimpang atau sesat’ beberapa bulan yang lalu. Acara tersebut dihadiri Gubernur DKI, Anis Baswedan, juga dihadiri calon Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon,” demikian terjemahan cuitan sang Dubes.

Padahal, di bawah tulisan itu dia mengimbau warga Arab Saudi di Jakarta agar tidak melewati jalur sekitar Monumen Nasional karena jalanan yang padat.

Tak hanya Kemenlu, Gerakan Pemuda Anshor dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga memprotes pernyataan tersebut. Bahkan PBNU mengimbau agar sang duta besar diusir dari Indonesia.

(DRI)